TAJUK, Kritikan Presiden SBY

Tuesday, 22 February 2011
PRESIDEN SusiloBambang Yudhoyono(SBY) menyorotipembangunantransportasi untuk mengatasi kemacetan yang masih dalam tataran wacana.

Sorotan Presiden SBY atau mungkin lebih tepat kritikan terhadap kinerja para pemerintah daerah (pemda) ini berupa tuntutan realisasi dari rencana-rencana selama ini.Yang paling mendapat sorotan atau kritikan adalah Ibu Kota. Kritikan yang disampaikan pada rapat kerja yang dihadiri para gubernur se-Indonesia serasa tepat sasaran karena langsung mengena pada pelaksana kebijakan.Kritikan tersebut tentu hal yang positif karena memang kenyataannya saat ini transportasi dan kemacetan menjadi persoalan kota-kota besar terutama DKI Jakarta.Hampir semua ibu kota provinsi dan kota-kota besar di Indonesia saat ini tengah dan akan menghadapi persoalan kemacetan. Kritikan dari Presiden SBY tersebut bisa dimaknai menegur dan mengingatkan.

Menegur ditujukan kepada ibu kota-ibu kota provinsi yang sudah mengalami persoalan kemacetan seperti DKI Jakarta.Transportasi massal yang selama ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan pun baru dikerjakan setengah hati.Transjakarta hanya sedikit membantu dan belum bisa mengurangi kemacetan secara signifikan. DKI Jakarta mempunyai kereta Jabodetabek yang bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik.Namun,hingga saat ini pengembangan jenis transportasi massal yang sudah ada (kereta api) masih sebatas angan-angan.

Masih banyak ibu kota-ibu kota provinsi yang belum menganggap serius pembenahan sistem transportasi. Ibu kota-ibu kota provinsi belum membangun sistem transportasi berbasis massal yang terbukti bisa mengatasi kemacetan. Medan, Surabaya, dan Bandung contohnya.Tiga kota tersebut masih mengandalkan bus-bus umum dan angkutan kota untuk mengatasi persoalan kemacetan. Akibat itu, saat ini tiga kota tersebut mulai terbelit persoalan kemacetan.Beberapa kota justru lebih memilih mengaspal jalan dibandingkan membangun rel kereta atau trem. Sedangkan hal lain dari sorotan Presiden SBY adalah mengingatkan.Ini ditujukan kepada ibu kota provinsi atau kota besar yang akan menghadapi persoalan kemacetan.

Beberapa daerah diingatkan untuk mempersiapkan lebih dini untuk menghadapi persoalan kemacetan ini. Presiden SBY mengingatkan agar daerah lain yang belum terkena persoalan kemacetan untuk tidak mencontoh beberapa daerah yang belum berhasil mengatasi persoalan kemacetan. Sehari sebelum Presiden SBY memberikan teguran,Kota Surakarta atau Solo mulai mendeklarasikan penataan transportasi yang lebih humanis. Setelah meluncurkan Batik Solo Trans (BST), Solo kembali meluncurkan transportasi massal berupa railbus.Moda transportasi ini akan mengambil rute Solo (tengah kota)-Sukoharjo-Wonogiri bolak-balik.Kota Solo lebih memilih “menghidupkan” rel kereta api yang membelah kota tersebut.

Ke depan Solo bahkan akan membangun jalur rel untuk jenis transportasi berbasis massa berupa trem. Belum lagi moda transportasi bagi wisatawan berupa Kereta Wisata Jaladara dan yang teranyar adalah bus tingkat untuk turis.Solo tampaknya bisa dijadikan contoh.Wali Kota Joko Widodo tak ingin warganya seperti mereka yang ada di Jakarta atau di Bandung yang selalu dijejali dengan kemacetan. Namun,pemerintah pusat juga tidak bisa hanya memberikan teguran atau kritikan karena pembangunan transportasi massal tidak bisa dilepaskan dari pemerintah pusat.Tanpa dukungan dana dan kebijakan,mustahil persoalan infrastruktur terutama kemacetan bisa diatasi.

Toh, Solo yang menggunakan railbus dan BST pun menggunakan dana dari pemerintah pusat. Selain itu,17 jurus untuk mengatasi kemacetan juga seharusnya lebih cepat direalisasikan. Selama ini pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkesan pintar membuat rencana dan lemah dalam implementasi. Presiden SBY juga pantas mengingatkan Wapres Boediono yang diberi tanggung jawab merealisasikan 17 langkah mengatasi kemacetan.Jadi,sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap dibutuhkan. Bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tapi harus saling mengingatkan.

Kota-kota besar atau bahkan ibu kota-ibu kota provinsi tak perlu merasa rendah atas teguran Presiden SBY dan tak perlu rendah untuk belajar dari Kota Solo yang sudah mulai melakukan pembenahan transportasi. (*)